Post: #1

INILAH,COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat urusan divestasi saham Newmont sekarang di tangan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait siapa yang berhak untuk memiliki.

Demikian disampaikan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat ditemui di Gedung Pusdiklat BPK RI, Jakarta, Kamis (10/11). "Bukan, BPK hanya berpendapat bahwa uji kepatuhan terhadap pelaksanaan UU PP 1/2008 diduga lebihi kewenangannya. Untuk siapa yang putuskan itu urusan Mahkamah, silahkan saja," kata Hadi Poernomo.

Hadi menjelaskan bahwa BPK tidak bisa mencabut pembelian yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan tetapi hanya bisa memberikan rekomendasi kepada DPR bahwa telah terjadi tindakan kewenangan. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah telah melanggar ketentuan keuangan negara yang diatur dalam UU No 17/2003 dan UU No 1/2004. "Undang-undang dengan tegas mengatakan bahwa sebelum PIP inves ini wajib ijin ke DPR karena undang-undang itu adalah satu rangkaian tentang keuangan negara tentang aturan pokok keuangan negara," tukas dia. [cms]